KABUPATEN TANGERANG | Komet.News – Maraknya aksi demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia yang berujung pada kerusakan fasilitas umum hingga jatuhnya korban jiwa, mendapat perhatian serius dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pers Seluruh Indonesia (Akpersi) Provinsi Banten, Yudianto, C.bj. Minggu, (31/8/2025).

 

Dalam keterangannya, Yudianto mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga kondusifitas saat menyampaikan pendapat di ruang publik. Menurutnya, kebebasan berdemokrasi harus ditempatkan dalam koridor hukum dan etika, bukan dengan tindakan anarkis.

 

> “Kami berharap kita semua tetap menjaga kondusifitas. Silakan menyampaikan pendapat, tapi jangan arogan, apalagi sampai merusak. Kebebasan demokrasi bukan diwujudkan dengan kekerasan, melainkan dengan cara yang tertib dan damai,” tegas Yudianto.

 

 

Namun demikian, Yudianto juga melayangkan kritik keras terhadap sejumlah pejabat publik dan aparat keamanan yang dinilainya sering melukai hati rakyat melalui ucapan maupun tindakan. Ia menyoroti insiden yang menimpa seorang driver ojek online yang tewas terlindas kendaraan taktis saat aksi ricuh di Jakarta.

 

> “Kalau sudah seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Kesalahan jelas ada pada oknum DPR dan oknum Brimob. Mengapa rakyat yang tidak bersalah justru menjadi korban? Apakah kita sudah kehilangan hati nurani?” ujarnya penuh kecewa.

 

 

Yudianto juga mengingatkan para anggota DPR agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik, mengingat posisi mereka sebagai wakil rakyat.

 

> “Jaga ucapan kalian sebagai pejabat publik. Jangan pernah menyinggung hati rakyat. Kalian adalah wakil rakyat, seharusnya penyambung lidah dan pengayom penderitaan mereka,” tegasnya lagi.

 

 

 

Tidak hanya DPR, kritik keras juga ditujukan kepada aparat Brimob yang dinilai bersikap arogan dan represif. Yudianto bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan sanksi tegas.

 

> “Kami mendesak Presiden agar memecat dan memenjarakan oknum aparat yang telah menghilangkan nyawa rakyat. Negara harus hadir untuk melindungi masyarakat, bukan sebaliknya,” pungkasnya. (Redaksi).

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *