Kota Tangerang – Komet.News – Ratusan warga yang tergabung dalam Gabungan Masyarakat Jatake menggelar aksi unjuk rasa damai di depan gerbang SMA Negeri 11 Kota Tangerang, Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Senin (30/6/2025).
Aksi ini dipicu oleh kekecewaan warga terhadap proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 yang dinilai tidak transparan dan diskriminatif.
Koordinator aksi, Mustafa Ali, mengatakan pihaknya menuntut keterbukaan data siswa yang diterima, sebagaimana pernah dilakukan sekolah pada tahun sebelumnya.
“Tahun ini sistem ditutup rapat. Berbeda dengan tahun 2024, di mana masyarakat bisa melihat siapa saja yang diterima lewat jalur zonasi, nilai tertinggi dan terendah, serta data domisili. Sekarang semuanya tertutup dan tidak bisa diawasi,” ujarnya.
Menurut Mustafa, penutupan informasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia menyebut pihak sekolah berdalih hal ini merupakan perintah atasan, namun masyarakat menilai alasan itu tidak dapat membenarkan kurangnya transparansi.
Selain itu, warga juga menyoroti dugaan kejanggalan dalam jalur zonasi dan prestasi. Mustafa mengungkapkan, nilai tertinggi dalam jalur domisili dibatasi di angka 87. Sementara siswa dengan nilai lebih tinggi, seperti 88 atau 90, justru tidak diterima.
“Ini aneh. Seharusnya mereka masuk jalur prestasi. Tapi sekarang jalur domisili dan prestasi seolah dicampur, tidak jelas mana yang mana. Ini menimbulkan kecurigaan,” tambahnya.
Mustafa juga menyampaikan bahwa sekitar 20 anak warga Jatake gagal diterima di sekolah tersebut, meskipun rumah mereka berada dekat dengan sekolah. Padahal, kata dia, SMA Negeri 11 Jatake dulunya dibangun atas dukungan masyarakat setempat agar anak-anak Jatake dapat sekolah dekat rumah.
Dalam aksinya, massa menutup akses sekolah dan menuntut pihak sekolah maupun Pemerintah Provinsi Banten segera membuka data SPMB secara transparan. Mereka juga meminta agar Gubernur Banten, Andra Soni, turun tangan menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Kami kecewa. Sistem ini mencoreng nama baik Pak Gubernur. Kami minta beliau turun tangan dan memerintahkan pembukaan data SPMB secara terbuka,” tegas Mustafa.
Karena belum ada tanggapan dari pihak sekolah, massa berencana menginap di lokasi aksi dengan mendirikan tenda sebagai bentuk protes lanjutan.
Selain itu, banyak wali murid mengaku panik saat proses pendaftaran, bahkan ada yang terpaksa mendaftarkan anak ke sekolah jauh di luar wilayah. Massa menuntut pemerintah memberikan opsi untuk meralat pilihan sekolah bagi siswa yang dirugikan akibat sistem yang tidak jelas ini.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SMA Negeri 11 Kota Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan massa.
(Redaksi)
About The Author
